Dalam perkembangannya, departemen ini terus berbenah seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional yang biasanya dibarengi dengan kepemimpinan di departemen tersebut. Sampai pada akhirnya Fredy Numberi menyelesaikan tugasnya sebagai menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yang lalu. Apakah sudah teroptimalkan potensi-potensi perikanan dan kelautan pada periode tersebut, ataukah masih banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan? Mari kita coba lihat prestasi dan evaluasi hasil kerja mantan Gubernur Papua tersebut.
Pertama, masalah pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing. Kalau kita merujuk jumlah kerugian yang diderita oleh Negara akibat praktek pencurian ini ternyata mencapai US$ 4 milliar per tahun setara dengan Rp. 30 trilyun per tahun. Tentu saja jumlah itu bukan jumlah yg sedikit bila dibandingkan dengan kontribusi sektor perikanan yang tidak samapai Rp.500 milyar pertahun ke kas negara. Aktivitas pencurian ini sudah sangat-sangat merugikan dan meresahkan pemerintah dan nelayan kita yang masih kesulitan untuk mendapatkan ikan. Adapun daerah-daerah favorit para pencuri itu antara lain sekitar Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Papua, Laut Sulawesi, dan kepulauan Natuna.
Boleh jadi pada awal kepemimpinan Freddy Numberi menumbuhkan harapan akan keamanan di laut khususnya pencurian ikan ini dapat tertuntaskan dikarenakan melihat latar belakang beliau yang purnawirawan angkatan laut. Boleh jadi pula harapan itu tinggal harapan tanpa banyak hasil yang diperoleh. Memang selama kepemimpinannya marak ditangkap para pencuri ikan illegal tersebut baik oleh DKP melalui Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) sendiri maupun oleh TNI AL. Beberapa diantaranya sempat diadili dan dihukum serta kapal para pencuri tersebut adapula yang ditenggelamkan. Tapi apakah itu sudah cukup? Ternyata praktek illegal itu masih kerap terjadi di beberapa wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. (continued…)
Comments