Fakta Samudera Dunia

1. Samudera Antartik merupakan 'kepanjangan' bagian selatan dari samudera Pasifik, Atlantik dan Hindia. Sejak tahun 2000 Organisasi Hidrografi International memutuskan perairan yang mengelilingi Antartika dengan Samudera Selatan/Antartik.

2. Samudera Pasifik merupakan samudera terluas sebesar 166 juta km2, hal ini setara dua kali ukuran Samudera Atlantik. Selain itu, samudera ini mempunyai kedalaman rata-rata 4000 m yang menjadikannya sebagai samudera terdalam di dunia. Julukan lainnya adalah Lautan Teduh yang diambil dari kata spanyol 'pacifico' artinya teduh/damai.

3. Samudera Atlantik mempunyai luas 84 juta km2 sebagai samudera terluas kedua setelah Pasifik. Samudera ini juga menghubungkan laut-laut penting dunia lainnya seperti laut Baltik, Laut Hitam, Laut Karibia, Laut Mediterania, Teluk Meksiko, Laut Lablador, Selat Denmark dan Laut Norwegia.

4. Samudera Hindia mempunyai total luas 73 juta km2 yang membatasi Asia, Afrika dan Oseania. Pusat-pusat kebudayaan dunia dimulai dekat dengan samudera ini, seperti Mesopotamia, Mesir, Hindus serta Indonesia.

5. Samudera Artik mempunyai luas 14 juta km2 dan merupakan samudera tersempit diantara samudera lainnya. Selain itu samudera ini dikenal juga dengan kedalamannya yang dangkal sekitar yang bahkan tidak sampai setengah kedalaman Pasifik. Titik terdalam di Artik ditemukan hanya mencapai 5450 meter.

Fakta-fakta di laut sekitar kita

Beberapa postingan yang akan datang, saya akan sampaikan beberapa fakta yang terkait dengan lautan dan lingkungan sekitarnya. Untuk edisi pertama ini adalah Fakta Planet Biru :

1. Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya kita yang memiliki oksigen dan air yang cukup untuk kehidupan. Namun dalam sejarahnya, pada awalnya Bumi hanya memiliki hidrogen dan helium.

2. Bumi memiliki lautan seluas hampir 363 juta kilometer persegi. Walaupun sebetulnya hanya ada satu lautan di bumi ini, namun lautan tersebut dipisahkan menjadi empat samudera utama.

3. Empat samudera utamanya antara lain Pasifik, Atlantik, Hindia dan Arctic yang berada di sekitar kutub utara dan diselimuti es.

4. Belakangan samudera antartika masuk ke dalam samudera penting di bumi yang berada di selatan bumi, sehingga dikenal dengan nama Samudera Selatan dan berada disekitar kutub selatan.

Perubahan Iklim (lagi)

Dewan Perubahan Iklim Menyongsong Kopenhagen
OLEH: ALAN F KOROPITAN dalam Harian Sinar Harapan 12 Juni 2009

Tak terasa, dengan hadirnya PP No 46 Tahun 2008, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) akan berusia satu tahun pada 4 Juli 2009. Salah satu tugas DNPI adalah memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara industri bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. Namun, aksi nyata DNPI belum terlihat sampai saat ini. Pembentukan kelompok kerja (pokja) pada kenyataannya belum rampung sepenuhnya, padahal pokja ini akan membantu DNPI yang diketuai Presiden RI dan beranggotakan pejabat negara yang notabene sangat sibuk. Pokja juga merupakan wadah yang menampung para pakar dan aktivis lingkungan serta merupakan ujung tombak dalam persiapan dan perumusan masalah iklim.

Di lain pihak, hampir seluruh negara sedang mempersiapkan strategi negosiasi tentang perubahan iklim, menjelang pertemuan Kopenhagen pada Desember 2009. Pertemuan Kopenhagen sangat penting dalam mencapai kesepakatan baru untuk mengontrol perubahan iklim, setelah periode Protokol Kyoto berakhir pada 2012. Jadi, masih tersisa enam bulan lagi untuk menyamakan persepsi nasional dalam menyikapi masa depan bumi. Juga, penyamaan persepsi dalam level regional Asia Tenggara maupun level internasional, untuk membentuk posisi tawar dalam negosiasi pada pertemuan Kopenhagen. Apakah agenda utama yang perlu diperjuangkan dalam negosiasi iklim di Kopenhagen?
Pertemuan Bali pada Desember 2007 telah melahirkan Rencana Aksi Bali (RAB) yang merupakan pokok-pokok penuntun dalam memperbaiki Protokol Kyoto. Dengan demikian, RAB merupakan jembatan menuju Kopenhagen. Namun, menurut K Madhava Sarma (mantan sekretaris eksekutif pada sekretariat Protokol Montreal) dan Durwood Zaelke (2009) pertemuan Bali masih menyisakan beberapa topik yang belum disepakati dan perlu dinegosiasikan, yaitu yang menyangkut komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, teknologi, dan mekanisme pendanaan.
Negara-negara berkembang tidak bersedia melakukan komitmen dan memilih pasif, sementara negara-negara industri tetap bersikukuh bahwa negara-negara yang ekonominya sudah membaik harus terlibat aktif dan ikut berkomitmen. Tentang teknologi, negara-negara berkembang mengharapkan adanya jaminan transfer teknologi dari negara-negara industri (termasuk konsekuensi biaya yang dibutuhkan) serta kelonggaran hak paten teknologi yang dimiliki oleh sektor swasta, sementara negara-negara industri tetap mempertahankan perlindungan hak kepemilikan intelektual dalam perdagangan. Dalam soal mekanisme pendanaan: negara-negara berkembang menghendaki adanya model pendanaan baru, di mana negara-negara industri dituntut memenuhi segala biaya yang diperlukan, namun negara-negara industri cenderung mempertahankan mekanisme yang telah disepakati pada Protokol Montreal yaitu pendanaan yang bersifat sukarela.

Antisipasi DNPI dalam Proses Negosiasi
Melihat gencarnya kampanye pencegahan perubahan iklim di mana-mana, kemungkinan besar poin pertama akan diberlakukan bagi seluruh negara. Sekali hal ini diadopsi oleh PBB, negara-negara yang tidak mematuhinya akan mendapat sanksi internasional.
Mengantisipasi hal ini, DNPI perlu mempersiapkan diri untuk menentukan status awal Indonesia terhadap besaran emisi Gas Rumah Kaca. Pada tahun 2006, kita sempat dikagetkan oleh laporan dari Wetlands International yang mengatakan bahwa Indonesia seharusnya berada pada posisi ketiga negara penghasil emisi terbesar CO2, setelah AS dan China. Perhitungan ini didasari oleh kenyataan yang terjadi hampir setiap tahun, yaitu kasus kebakaran hutan termasuk lahan gambut, khususnya di Kalimantan dan Sumatera.
Hal ini pernah dibantah oleh Edvin Aldrian, peneliti BPPT, yang mencermati metode perhitungan emisi tanpa mengikutsertakan faktor absorpsi oleh hutan. Namun, upaya penggalangan opini bahwa Indonesia sebagai negara penghasil emisi CO2 signifikan masih terus berjalan. Sebagai contoh, Prof Osaki dari Hokkaido University menyatakan bahwa perusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah memiliki andil besar dalam emisi karbon. Pelepasan CO2 akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran berkisar 0,6 gigaton, di mana menurutnya setara dengan US$ 1 miliar.
Opini-opini tersebut perlu disikapi dengan serius oleh DNPI. Untuk itu dibutuhkan data-data pendukung yang valid. Jika tidak maka akan sa-ngat berpengaruh dalam negosiasi poin 3, yaitu mekanisme pendanaan. Untuk poin 2, Indonesia dan delegasi negara-negara berkembang lainnya perlu berjuang untuk jaminan transfer teknologi. Walaupun demikian, kecil harapannya untuk mendapatkan kelonggaran dalam pemanfaatan hak paten yang dimiliki oleh sektor swasta di negara-negara industri.

Proposal China dan Kelompok 77
Menjelang pertemuan Kopenhagen, telah bermunculan beberapa proposal berkaitan dengan mekanisme pendanaan untuk mitigasi, adaptasi dan transfer teknologi untuk perubahan iklim. Proposal yang diajukan oleh China dan Kelom-pok 77 (koalisi negara-negara berkembang PBB dengan jumlah anggota 130 negara) dalam hal ini memiliki alasan yang tepat dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.
Seperti yang dikemukakan oleh Robert Engelman, Wakil Presiden Worldwatch Institute (2009), isu penting dalam proposal ini adalah: a. Pembentukan panitia bersama (negara industri dan berkembang) dalam menentukan alokasi dana bagi program adaptasi, mitigasi dan transfer teknologi, b. Pendanaan untuk kepentingan perubahan iklim umumnya berasal dari negara-negara industri dan diberikan dalam bentuk hibah ketimbang pinjaman. Bantuan ini terpisah dengan program bantuan resmi lainnya ke negara berkembang bagi kepentingan pembangunan ekonomi. Kemudian, besar pendanaan untuk perubahan iklim diusulkan pada level 0,5 sampai 1 persen GNP dari negara-negara industri sebagai satu kesatuan, c. Usulan dana terpisah lainnya yang berkaitan dengan mekanisme pendanaan untuk mendukung transfer teknologi di negara-negara berkembang, seperti riset teknologi energi bersih. Dana akan diatur melalui konferensi berbagai pihak yang terikat dalam perjanjian perubahan iklim.
Semoga peluang-peluang tersebut berhasil diperjuangkan oleh anggota delegasi negara kita bersama-sama dalam Kelompok 77. Untuk itu, kesiapan DNPI dan pembentukan pokja-pokja sangat mendesak dilakukan, menjelang pertemuan Kopenhagen yang tak lama lagi.

Penulis adalah postdoctoral fellow pada Department of Geology and Geophysics, University of Minnesota dan Lektor pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB Bogor.

Empat Ribu Pulau Terancam Tenggelam

11 Juni 2009

Sekurangnya 4.000 pulau di wilayah Indonesia diprediksi terancam tenggelam dalam kurun waktu satu dasawarsa, sebagai dampak dari laju ekstrim iklim global yang mengakibatkan es di kutub terus mencair yang memengaruhi penambahan permukaan air laut.

Prediksi tersebut disampaikan Deputi Meneg Lingkungangan Hidup Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dr Henri Bustaman, kepada wartawan di Bandung, Rabu. Prediksi tentang ancaman terhadap ribuan pulau di Indonesia itu sebagai hasil simulasi yang dilakukan sebuah tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun lalu 2008.

Disebutkan, pasang tinggi di pantai utara (Pantura) Jawa pada beberapa waktu lalu permukaan air laut meninggi tiga meter dan suhunya panas. "Selain itu pulau-pulau di wilayah timur Indonesia yang paling mungkin tenggelam," ucapnya.

Di samping itu, pulau-pulau terluar di Indonesia juga diperkirakan akan hilang dan mengakibatkan pengurangan wilayah Indonesia secara politis dan bisa menjadikan ketahanan dan pertahanan bangsa menjadi rapuh. Perlu melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti dilakukan Kementerian LH bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional.

Henri Bustaman berharap Indonesia jangan sampai seperti Maladewa yang mulai tenggelam dan 10 ribu penduduk terpaksa mengungsi ke Selandia Baru.

Kementrian LH juga terus mensosialisasikan program penyelamatan lingkungan termasuk pulau-pulau kepada masyarakat sekitar dengan program penanaman bakau untuk mencegah intrusi air laut. Namun yang menjadi masalah sinergi kewenangan antara pusat dengan daerah karena Pemda tidak selalu mengikuti kebijakan pusat terkait masalah lingkungan.

Untuk itu Pemda dipersilahkan untuk melakukan perencanaan dan pemetaan langkah penyelematan lingkungan hidup sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Sumber: www.republika.co.id

Gresik Fishermen drowned Hundreds of artificial Coral Reefs

Department of Fisheries and Maritime Gresik district will be involve hundreds fishermen in Ngimboh Village, sub district Ujung Pangkah, to drowned 417 artificial coral reefs in Ngimboh Beach on 11 June 2009.

Head of Marine Fisheries Gresik Lukito Iwan, said there have been trained 35 fishermen Ngimboh was provided how to drown and treat artificial coral reefs.

That provisioning purpose to preparation drowned 417 artificial coral reefs that hollow cube shape made from cement, with 60 cm and 150 kg in Ngimboh Beach,” he said.

Sinking artificial coral reefs conducted in three location in the coordinates 6 degrees south latitude and 112 degrees east longitude, with a depth of six meters of each point of 139 cubes.

"That cubes will connect to some part of the old coral reefs that have been damaged, by selecting the media of sand buffer in order to coral foundation eventually was stacked as a good as pyramid it can be strong,” he said.

Sinking that cube was done at high tide, with the cube direction is placed west to east toward the beach outside. According to him, Ngimboh Beach can be laying of artificial coral reefs because almost all natural coral on the beach was damaged by fishermen activities which using trawl nets or trawler net.

“With involvement of the fishermen, they can maintain the artificial coral reef, all at once to support breeding amount of potential fish population which began to decrease cause of coral reefs was damaged,” he said.

The making of artificial coral reefs cuboids was allocated in the Budget Revenue and Expenditure Gresik Regional District of Rp 129 million.

source: Kompas/dkp.go.id